Ada Penghapusan PPN 10 Persen Pada Pembelian Rumah

Pada 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan baru berupa penghapusan PPN 10 persen pada setiap transaksi pembelian rumah. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021.

Pada kebijakan penghapusan PPN 10 persen bagi pembelian rumah ini, pajak yang harus dibayarkan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Walaupun demikian, pemberian insetif pajak ini dibedakan dalam dua kriteria yakni yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan hanya sebagian saja.

Baca Juga: Tips Mengurus Balik Nama Sertifikat Hak Milik

Rincian pemberian insentif pajak bagi pembelian rumah sebagai berikut:

1. PPN 100 persen ditanggung pemerintah

Untuk mekanisme yang pertama ini, pemerintah akan menanggung penuh biaya PPN ataupun ditanggung 100 persen. Suaranya yakni untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar

2. PPN 50 persen ditanggung pemerintah

Bagi rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, pemerintah hanya akan menanggung PPN sebesar 50 persen.

Sementara itu bagi rumah bersubsidi, tidak akan terlalu merasakan dampak dari penghapusan PPN ini lantaran rumah bersubsidi sejatinya memang tidak dikenakan tarif PPN oleh pemerintah.

Baca Juga: Tips Mudah Mengurus Akta Jual beli

Terkait kebijakan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong agar properti bisa terserap pasar di tengah dampak pandemi covid-19.

Sejumlah pihak pun berpendapat melalui kebijakan ini, nantinya akan berdampak ke penurunan harga jual rumah.

Ini berarti harga jual rumah siap huni akan semakin terjangkau oleh masyarakat setelah kebijakan ini dilaksanakan.

Selain kebijakan ini, sebagaimana banyak diberitakan sebelumnya, pemerintah juga mempermudah proses pembelian rumah melalui pembiayaan perbankan atau Kredit Pembiayaan Rumah (KPR).

Kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk membeli sebuah rumah tanpa harus mengeluarkan biaya down payment (DP).

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan mulai dari biaya angsuran pertama hingga biaya notaris diawal kesepakatan KPR. *