Batasi Cicilan KPR Hanya 35 Persen dari Pendapatan, Berikut Alasannya!

Ingin akses KPR, cicilan jangan sampai melebihi 35 persen

Memiliki rumah menggunakan program KPR yang disediakan oleh berbagai bank konvensional, kini semakin diminati.

Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan menengah untuk dapat memiliki rumah, kini kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan DP 0 persen juga semakin membuat minat masyarakat meningkat.

Namun sebelum seseorang mengajukan KPR, patut disadari jika tidak semua orang dapat mengakses program ini.

Baca Juga: 5 Tips Lakukan Perawatan Rumah di Musim Hujan

Pasalnya setiap bank memiliki standar yang berbeda-beda mengenai persyaratan pengajuan KPR.

Lalu jika diloloskan untuk dapat mengakses KPR, berapa budget maksimal yang bisa dikeluarkan untuk mebayar cicilan perbulannya?

Menurut beberapa sumber yang terpercaya, perhitungan yang tepat terkait besaran cicilan rumah per bulan yakni 30 persen atau maksimal 35 persen dari total penghasilan.

Baca Juga: Tips Mengurus Balik Nama Sertifikat Hak Milik

Memastikan cicilan rumah per bulan tak melebihi 35 persen dari penghasilan ini sangatlah penting.

Alasannya adalah agar debitur nantinya tidak perlu mengurangi pengeluaran yang terkait kebutuhan pokok sehari-hari, asuransi, maupun investasi untuk dialokasikan ke dalam cicilan.

Namun dalam kenyataannya, Bank atau lembaga pemberi kredit mungkin saja menyetujui pengajuan KPR dengan nominal cicilan 50 persen dari penghasilan bulanan.

Hal tersebut tentunya cukup berbahaya bagi kesehatan keuangan seseorang. Pasalnya hampir semua penghasilan digunakan untuk pembayaran cicilan.

Selain jumlah cicilan yang harus proporsional dengan pengasilan bulanan, keputusan untuk melakukan akad KPR haruslah mempertimbangkan kepemilikan dana cadangan.

Dana cadangan ini berupa dana bebas dengan jumlah 3 atau 6 kali pengeluaran bulanan yang dapat digunakan untuk keperluan cadangan ketika debitur mengalami kesulitan keuangan.

Hal ini dikarenakan semakin banyak tanggungan atau semakin tinggi risiko pekerjaan, maka semakin besar pula kebutuhan dana darurat yang harus disediakan.

Sebagai contoh, jika dalam perjalanan seorang debitur diberhentikan dari pekerjaannya, ia masih memiliki uang cadangan untuk membayar cicilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sembari mencari pekerjaan yang baru.

Jadi jika seorang debitur belum memiliki dana simpanan yang cukup, sebaiknya urungkan niat untuk kredit hingga dana cadangan tersedia. *

Ada Penghapusan PPN 10 Persen Pada Pembelian Rumah

Pada 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan baru berupa penghapusan PPN 10 persen pada setiap transaksi pembelian rumah. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021.

Pada kebijakan penghapusan PPN 10 persen bagi pembelian rumah ini, pajak yang harus dibayarkan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Walaupun demikian, pemberian insetif pajak ini dibedakan dalam dua kriteria yakni yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan hanya sebagian saja.

Baca Juga: Tips Mengurus Balik Nama Sertifikat Hak Milik

Rincian pemberian insentif pajak bagi pembelian rumah sebagai berikut:

1. PPN 100 persen ditanggung pemerintah

Untuk mekanisme yang pertama ini, pemerintah akan menanggung penuh biaya PPN ataupun ditanggung 100 persen. Suaranya yakni untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar

2. PPN 50 persen ditanggung pemerintah

Bagi rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, pemerintah hanya akan menanggung PPN sebesar 50 persen.

Sementara itu bagi rumah bersubsidi, tidak akan terlalu merasakan dampak dari penghapusan PPN ini lantaran rumah bersubsidi sejatinya memang tidak dikenakan tarif PPN oleh pemerintah.

Baca Juga: Tips Mudah Mengurus Akta Jual beli

Terkait kebijakan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan ini untuk mendorong agar properti bisa terserap pasar di tengah dampak pandemi covid-19.

Sejumlah pihak pun berpendapat melalui kebijakan ini, nantinya akan berdampak ke penurunan harga jual rumah.

Ini berarti harga jual rumah siap huni akan semakin terjangkau oleh masyarakat setelah kebijakan ini dilaksanakan.

Selain kebijakan ini, sebagaimana banyak diberitakan sebelumnya, pemerintah juga mempermudah proses pembelian rumah melalui pembiayaan perbankan atau Kredit Pembiayaan Rumah (KPR).

Kebijakan ini memungkinkan masyarakat untuk membeli sebuah rumah tanpa harus mengeluarkan biaya down payment (DP).

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan mulai dari biaya angsuran pertama hingga biaya notaris diawal kesepakatan KPR. *